Paradigma baru penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan kepada pelaksanaan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Undang-undang ini mengamanatkan tentang adanya perubahan secara mendasar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta aktif masyarakat.

Sebagai salah satu SOPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut, desentralisasi di bidang Peternakan, Perikanan, dan  Kelautan harus mampu mengimplementasikan kebijakan peningkatan kwalitas pelayanan umum dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal, berkeadilan serta berkelanjutan dengan memperhatikan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan harus memperhatikan isu-isu strategis terutama terkait permasalahan dan hambatan utama dalam pembangunan perekonomian daerah yang masih dicirikan oleh :

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang terampil;
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam;
3. Masih rendahnya keterampilan usaha untuk mampu bersaing pada tingkat regional dan global;
4. Masih rendahnya standar upah tenaga kerja;
5. Masih sedikitnya warga masyarakat yang memiliki kemampuan jiwa wirausaha;
6. Masih belum meratanya kondisi infrastruktur mengakibatkan terhambatnya akses masyarakat pada dunia usaha;
7. Tidak signifikannya angka laju pertumbuhan ekonomi;

Dalam mengatasi isu-isu strategis yang terkait permasalahan dan hambatan utama dalam pembangunan perekonomian daerah, maka yang menjadi prioritas dan arah kebijakan pembangunan bidang Peternakan Perikanan dan Kelautan masih tetap ditujukan kepada upaya-upaya :

1. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan;
2. Peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
3. Peningkatan investasi dan pengembangan produksi yang berorientasi pasar;
4. Revitalisasi pembangunan pedesaan; dan
5. Peningkatan kelestarian sumberdaya alam dan dan daya dukung lingkungan

Faktor pendorong penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Laporan Tahunan) selain dikarenakan terjadinya perubahan lingkungan strategis, juga didasarkan pada pertimbangan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang peternakan dan perikanan itu sendiri. Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan sistem maupun arah rencana pembangunan secara keseluruhan. Selanjutnya konsep rencana pembangunan jangka menengah yang didasarkan pada visi pembangunan jangka panjang, perlu  terus disempurnakan agar mampu memberikan arah dan kebijakan yang tepat bagi pelaksanaan pembangunan bidang peternakan, perikanan dan kelautan di masa mendatang.